JAKARTA — Tanjung Priok, urat nadi perdagangan Indonesia, kini berada di ambang krisis total. Ratusan truk kontainer membusuk dalam antrean. Pabrik-pabrik menjerit karena kekurangan pasokan. Kontainer ekspor tertahan. Dan publik mulai bersuara lantang: siapa yang bertanggung jawab?
Semua mata kini tertuju pada Pelindo, BUMN pelabuhan yang digadang-gadang sebagai pengelola utama jalur logistik nasional. Lebih spesifik lagi, tekanan mengarah kepada Direktur Utama Pelindo. Tuduhan demi tuduhan mencuat — mulai dari kelalaian sistemik, manipulasi laporan internal, hingga indikasi kegagalan manajerial yang disengaja.
Kemacetan Bukan Sekadar Masalah Lalu Lintas
Apa yang terjadi di Tanjung Priok bukan sekadar kemacetan. Ini adalah kegagalan menyeluruh dari sistem manajemen logistik nasional. Sejumlah sumber internal Pelindo, yang berbicara secara anonim, menyebut adanya penumpukan kontainer akibat salah pengaturan slot bongkar-muat dan sistem digital yang penuh celah.
“Sistem IT Pelindo seharusnya bisa mengatur alur truk. Tapi kenyataannya, data sering fiktif. Banyak truk masuk tanpa jadwal resmi. Itu bukan error teknis, itu kelalaian yang disengaja,” ujar salah satu narasumber dari internal operator peti kemas.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa sudah lama ada keluhan internal soal overload kapasitas, namun pimpinan Pelindo terkesan tutup mata. Bahkan beberapa kali, aduan staf operasional “dimatikan” demi menjaga citra.
Bongkar Sistem Digitalisasi Gagal
Pelindo gencar mempromosikan transformasi digital mereka. Namun hasil investigasi menunjukkan sistem manajemen truk berbasis digital malah menjadi sumber masalah baru.
Dalam wawancara dengan beberapa sopir dan perusahaan logistik, ditemukan fakta bahwa sistem antrean digital acapkali down tanpa peringatan, menyebabkan kekacauan slot masuk. Banyak sopir tidak tahu kapan harus antre, sementara yang lain bisa “nyelonong” lebih dulu dengan ‘jalur khusus’ yang tidak tercatat sistem.
“Kami curiga ada permainan. Beberapa kontainer milik perusahaan besar bisa lolos duluan. Sedangkan kami nunggu dua hari, tiga malam, nggak jalan-jalan,” keluh Wahyu, sopir truk asal Bekasi yang sudah dua hari terjebak di jalur masuk Priok.
Siapa Diuntungkan?
Pertanyaan besar muncul: jika sistem gagal, siapa yang diuntungkan?
Investigasi mendalam mengarah pada dugaan praktik monopoli terminal dan pengaturan slot bongkar yang tidak transparan. Ada perusahaan-perusahaan logistik tertentu yang diduga mendapat prioritas karena relasi langsung dengan petinggi pelabuhan.
“Ada ‘kelompok dalam’ yang selalu dapat akses utama. Mereka bisa dapat jam masuk, parkir, dan akses cepat. Sedangkan pemain menengah dan kecil seperti kami, cuma jadi korban sistem,” ungkap seorang pemilik ekspedisi skala menengah yang enggan disebutkan namanya.
Desakan dari DPR dan Komisi Pengawas BUMN
Melihat kondisi ini, anggota Komisi V DPR RI angkat bicara. Mereka menuding Pelindo gagal menjalankan fungsinya secara profesional. Beberapa anggota bahkan menyebut adanya indikasi maladministrasi dan pembiaran konflik kepentingan dalam pengelolaan Tanjung Priok.
“Dirut Pelindo harus bertanggung jawab. Kalau tidak mampu menjaga alur logistik nasional, lebih baik mundur. Negara rugi besar, masyarakat korban, industri terpukul,” tegas anggota Komisi V dari Fraksi NasDem, M. Taufik.
Komisi Pengawas BUMN pun dikabarkan sedang menyelidiki dugaan pelanggaran etika dan kinerja internal yang bisa berujung pada sanksi, termasuk pencopotan jabatan.
Kerugian Negara dan Industri
Menurut data dari Asosiasi Logistik Indonesia, keterlambatan pengiriman akibat kemacetan Priok diperkirakan telah menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari Rp500 miliar hanya dalam dua minggu terakhir. Industri manufaktur, otomotif, hingga pangan merasakan dampaknya secara langsung.
Beberapa kontrak ekspor pun dibatalkan karena keterlambatan kontainer. Negara mitra dagang mengeluhkan buruknya reliabilitas pelabuhan Indonesia. Ini bukan sekadar kegagalan teknis — ini pukulan reputasi yang bisa berdampak jangka panjang terhadap ekonomi nasional.
Pelindo Bungkam, Publik Bergerak
Saat tekanan publik memuncak, Pelindo memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi resmi dari Dirut, selain pernyataan standar yang menyebut “situasi terkendali” dan “koordinasi lintas instansi terus dilakukan.”
Namun, bukti di lapangan berkata lain. Jalanan lumpuh, sopir tidur di kabin truk berhari-hari, warga mengeluh polusi, dan ekonomi tersendat. Di media sosial, tagar #CopotDirutPelindo mulai menggema.
Bahkan muncul petisi online yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pelindo, dan pembentukan tim independen untuk audit kinerja Tanjung Priok.
Apa Selanjutnya?
Pemerintah tak bisa tinggal diam. Kemacetan Priok bukan sekadar urusan lalu lintas. Ini sudah masuk ranah pengabaian tanggung jawab korporasi BUMN terhadap kepentingan publik. Evaluasi menyeluruh, audit independen, dan penegakan sanksi harus segera dilakukan.
Jika tidak, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran kegagalan logistik yang merugikan semua pihak — kecuali mereka yang selama ini bermain di balik layar.
Baca juga artikel selanjutnya : Prabowo Perintahkan Deregulasi: Industri Tekstil Bisa Kolaps
