Pendahuluan
Sejak pemilu legislatif dan presiden 2024, aliansi partai memainkan peran sentral dalam menentukan peta kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintahan yang akan datang. Selain membentuk koalisi pendukung di parlemen, partai‐partai besar juga merangkul partai menengah dan kecil untuk memperkuat blok suara mereka. Dengan demikian, strategi aliansi partai kini menjadi kunci bagi setiap aktor politik dalam memenangkan persaingan elektoral.
Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024
Pertama‐tama, hasil rapat pleno KPU menyatakan bahwa pasangan calon presiden‐wakil presiden terpilih memperoleh dukungan mayoritas dari lima partai di DPR. Setelah pengumuman, Partai NasDem memutuskan bergabung dengan koalisi pemenang, meningkatkan kursi mayoritas gabungan dari 43% menjadi 52% di parlemen. Sebaliknya, PDIP memilih berada di luar koalisi utama, menempatkan diri sebagai oposisi kritis.
Koalisi Indonesia Maju (KIM)
Lebih lanjut, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang diprakarsai oleh Gerindra dan PKB kemudian diperluas dengan masuknya Golkar, PAN, Demokrat, PSI, hingga Gelora, menyisakan hanya PDIP di luar persekutuan. Dengan demikian, KIM kini memegang mayoritas kursi di DPR, memudahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyusun kabinet dan mengesahkan RUU prioritas.
Aliansi Partai Kecil dan Strategi Survival
Di sisi lain, partai‐partai kecil seperti Perindo, PBB, dan PKS bergerak lincah mencari celah negosiasi agar dapat masuk ke koalisi penguasa atau oposisi yang lebih kuat. Selain itu, beberapa partai berusaha menegosiasikan kursi menteri atau jabatan komisi DPR sebagai imbalan dukungan. Oleh karena itu, aliansi partai kecil menjadi “penentu akhir” yang dapat menggeser keseimbangan kekuatan dalam pengambilan suara di parlemen.
Dinamika Koalisi di Pilkada dan Pemilu Daerah
Lebih jauh, tren koalisi di tingkat lokal menunjukkan pola bola salju. Misalnya, di Pilkada DKI Jakarta, Gerindra dan PKS kembali bersatu meski berbeda di level nasional, sementara di Jawa Tengah, PDIP berkoalisi dengan PAN untuk menghadapi lawan bersama. Bahkan, di Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan, aliansi partai tercipta berdasarkan pertimbangan etnis dan agama lokal, bukan sekadar afiliasi nasional.
Faktor Penentu Koalisi Elektoral
Selanjutnya, koalisi elektoral dipengaruhi oleh beberapa faktor:
-
Kursi parlemen: Partai dengan jumlah kursi besar menjadi magnet bagi partai kecil.
-
Pendanaan kampanye: Dukungan finansial partai besar mendorong aliansi jangka pendek.
-
Kesamaan ideologi: Meskipun retorika ideologis sering dipakai, pragmatisme kerap mendominasi negosiasi.
-
Popularitas calon kepala daerah: Elektabilitas figur menentukan kekuatan tawar partai.
Tantangan dan Ketegangan Internal
Meskipun demikian, koalisi besar tidak selalu harmonis. Ketegangan internal muncul terkait pembagian jabatan, kebijakan anggaran, hingga kesepakatan RUU. Sebagai contoh, Golkar dan PAN sempat bersitegang mengenai kursi ketua komisi keuangan DPR. Oleh karenanya, aliansi partai seringkali diuji oleh konflik kepentingan, yang jika tak dikelola dengan baik, dapat memicu disintegrasi koalisi.
Implikasi bagi Stabilitas Pemerintahan
Lebih jauh, stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada soliditas koalisi. Dengan mayoritas tipis, eksekutif berisiko menghadapi pemungutan suara tertulis (voting) dalam pengesahan RUU krusial. Oleh karena itu, Presiden dan partai penguasa perlu menjaga komunikasi intensif dengan partai pendukung, termasuk mempertimbangkan konsesi politik untuk menjaga loyalitas.
Prospek Koalisi Pasca‐2025
Pada akhirnya, aliansi partai akan terus bertransformasi menjelang pemilu berikutnya. Partai kecil yang kini di “kapling” di Koalisi Indonesia Maju mungkin melakukan jumping ship jika peringkat suara mereka stagnan. Sebaliknya, oposisi dapat merangkul kembali partai seperti PKB atau NasDem jika terjadi perubahan kepemimpinan. Dengan demikian, tren koalisi elektoral terkini menunjukkan dinamika yang sangat cair.
Kesimpulan
Dengan demikian, aliansi partai tidak hanya soal pembagian kursi dan jabatan, melainkan strategi mendasar dalam persaingan elektoral. Selain menentukan stabilitas legislatif, koalisi juga membentuk narasi kampanye dan mendorong dinamika politik lokal. Oleh karena itu, pengamatan terhadap pergeseran aliansi partai menjadi indikator utama untuk memprediksi arah kebijakan dan kekuatan politik Indonesia ke depan.
Psikologi : Apa Gunanya Marah di Medsos Tapi Tak Ubah Apa-Apa
